Pemekaran Pantai Timur Kembali Dibahas DPRD OKI di Paripurna
KAYUAGUNG RADIO - Pemekaran Pantai Timur menjadi daerah otonom baru (DOB) dari Kabupaten induk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kembali dibahas sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI dari daftar pilih (Dapil) wilayah pantai timur saat rapat paripurna istimewah.
Rencana pemekaran pantai timur tersebut disampaikan para wakil rakyat dihadapan Bupati OKI H Iskandar SE saat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (29/9) kemarin.
Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan dewan terhormat dari wilayah Pantai Timur, Bupati OKI H Iskandar SE usai rapat paripurna di Gedung DPRD OKI menyambut baik adanya pemekaran wilayah Pantai Timur menjadi DOB. “Pemerintah daerah bukannya menghalang-halangi pemekaran ini, namun memang masih dalam proses di pusat. Kami persilahkan tokoh masyarakat, DPRD atau elemen tertentu dari Pantai Timur untuk mendesak pemerintah pusat guna mempercepat pemekaran Pantai Timur,” kata Iskandar yang memang persoalan pemekaran pantai timur sudah lama dan dirinya menyambut baik apa yang disampaikan ketua fraksi dari kebangkitan nasinal dan elemen serta pemuda pantai timur.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Nasional H Subhan Ismail menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pemekaran wilayah Pantai Timur menjadi kabupaten baru, mengingat perkembangan wilayah di pesisir pantai tersebut yang kian pesat dan perlu perhatian dalam pembangunan.
“Sudah terlalu lama masyarakat disana menunggu terwujudnya Kabupaten Pantai Timur. Apalagi saat ini roda perekonomian di Pantai Timur kian pesat dengan masuknya para investor dan akan dibangunnya Pabrik Kertas terbesar di Asia,” ungkap Subhan, Rabu (30/9) pada wartawan yang pernah mempertanyakan mengenai pemekaran pantai timur ke bupati.
Menurutnya, keputusan terkait pemekaran Pantai Timur menjadi DOB suratnya sudah dikeluarkan Presiden beberapa tahun lalu, akan tetap mengapa sampai saat ini wilayah Pantai Timur belum juga memisah dari kabupaten induk, Kabupaten OKI.
“Kami dan masyarakat pesisir menginginkan pemekaran Pantai Timur segera dilakukan, sebab pembangunan wilayah tersebut jika hanya mengandalkan APBD OKI, maka sulit terealisasi. Jika sudah dimekarkan, maka akan ada dana pusat yang diperuntukkan membangun sarana dan prasarana, hal ini dimungkinkan pembangunan wilayah Pantai Timur bisa cepat maju,” ucap putra saerah dari Pantai Timur yang merasa kecewa dengan lambannya pemekeran pantai timur yang ditunggu-tunggu masyarakat.
Politisi Partai Nasdem juga menuturkan, jika memang masih ada permasalahan-permasalahan yang menghambat terwujudnya Kabupaten Pantai Timur, DPRD OKI siap untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut guna mencarikan solusi sehingga Pantai Timur bisa segera menjadi DOB di Sumatera Selatan (Sumsel).
“Pemekaran Pantai Timur ini bukan hanya keinginan segelintir orang, namun impian seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir seperti Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Pangkalan Lampam,” sebut Subhan panjang lebar, apalagi menurutnya Pemerintah Provinsi Sumsel juga sangat mendukung dan merestui pemekaran wilayah pesisir.
Bukan hanya DPRD OKI yang mempertanyakan perkembangan pemekaran Pantai Timur, sejumlah anggota DPRD Sumsel dari Dapil OKI dan OI, beberapa waktu lalu juga menyerukan hal serupa. Seperti disampaikan Elianuddin HB dan H Imron Bayin beserta rombongan saat kunjungan kerja ke Pemkab OKI.
“Salah satu aspirasi masyarakat adalah perkembangan pemekaran Kabupaten Pantai Timur, sebab masyarakat di wilayah itu mempertanyakan kepada kami. Kami sendiri bingung menjawab apa, sehingga dalam kesempatan ini kami mempertanyakan sejauhmana proses pemekaran Pantai Timur tersebut,” ujar Elainuddin dihadapan Sekda H Husin SPd dan sejumlah pejabat OKI hadir saat itu.
Pihaknya menduga, lambannya pemekaran Pantai Timur lantaran OKI sebagai kabupaten induk enggan merestui pemekaran DOB tersebut. “Pemekaran Kabupaten Pantai Timur ini bersamaan dengan pemekaran 75 DOB baru yang ada di Indonesia, tapi entah mengapa hingga saat ini masih belum direstui pemekarannya. Jangan-jangan Pemda OKI yang memang memperlamban pemekaran Pantai Timur ini,” tegas Imron. (dob)
Rencana pemekaran pantai timur tersebut disampaikan para wakil rakyat dihadapan Bupati OKI H Iskandar SE saat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (29/9) kemarin.
Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan dewan terhormat dari wilayah Pantai Timur, Bupati OKI H Iskandar SE usai rapat paripurna di Gedung DPRD OKI menyambut baik adanya pemekaran wilayah Pantai Timur menjadi DOB. “Pemerintah daerah bukannya menghalang-halangi pemekaran ini, namun memang masih dalam proses di pusat. Kami persilahkan tokoh masyarakat, DPRD atau elemen tertentu dari Pantai Timur untuk mendesak pemerintah pusat guna mempercepat pemekaran Pantai Timur,” kata Iskandar yang memang persoalan pemekaran pantai timur sudah lama dan dirinya menyambut baik apa yang disampaikan ketua fraksi dari kebangkitan nasinal dan elemen serta pemuda pantai timur.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Nasional H Subhan Ismail menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pemekaran wilayah Pantai Timur menjadi kabupaten baru, mengingat perkembangan wilayah di pesisir pantai tersebut yang kian pesat dan perlu perhatian dalam pembangunan.
“Sudah terlalu lama masyarakat disana menunggu terwujudnya Kabupaten Pantai Timur. Apalagi saat ini roda perekonomian di Pantai Timur kian pesat dengan masuknya para investor dan akan dibangunnya Pabrik Kertas terbesar di Asia,” ungkap Subhan, Rabu (30/9) pada wartawan yang pernah mempertanyakan mengenai pemekaran pantai timur ke bupati.
Menurutnya, keputusan terkait pemekaran Pantai Timur menjadi DOB suratnya sudah dikeluarkan Presiden beberapa tahun lalu, akan tetap mengapa sampai saat ini wilayah Pantai Timur belum juga memisah dari kabupaten induk, Kabupaten OKI.
“Kami dan masyarakat pesisir menginginkan pemekaran Pantai Timur segera dilakukan, sebab pembangunan wilayah tersebut jika hanya mengandalkan APBD OKI, maka sulit terealisasi. Jika sudah dimekarkan, maka akan ada dana pusat yang diperuntukkan membangun sarana dan prasarana, hal ini dimungkinkan pembangunan wilayah Pantai Timur bisa cepat maju,” ucap putra saerah dari Pantai Timur yang merasa kecewa dengan lambannya pemekeran pantai timur yang ditunggu-tunggu masyarakat.
Politisi Partai Nasdem juga menuturkan, jika memang masih ada permasalahan-permasalahan yang menghambat terwujudnya Kabupaten Pantai Timur, DPRD OKI siap untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut guna mencarikan solusi sehingga Pantai Timur bisa segera menjadi DOB di Sumatera Selatan (Sumsel).
“Pemekaran Pantai Timur ini bukan hanya keinginan segelintir orang, namun impian seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir seperti Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Pangkalan Lampam,” sebut Subhan panjang lebar, apalagi menurutnya Pemerintah Provinsi Sumsel juga sangat mendukung dan merestui pemekaran wilayah pesisir.
Bukan hanya DPRD OKI yang mempertanyakan perkembangan pemekaran Pantai Timur, sejumlah anggota DPRD Sumsel dari Dapil OKI dan OI, beberapa waktu lalu juga menyerukan hal serupa. Seperti disampaikan Elianuddin HB dan H Imron Bayin beserta rombongan saat kunjungan kerja ke Pemkab OKI.
“Salah satu aspirasi masyarakat adalah perkembangan pemekaran Kabupaten Pantai Timur, sebab masyarakat di wilayah itu mempertanyakan kepada kami. Kami sendiri bingung menjawab apa, sehingga dalam kesempatan ini kami mempertanyakan sejauhmana proses pemekaran Pantai Timur tersebut,” ujar Elainuddin dihadapan Sekda H Husin SPd dan sejumlah pejabat OKI hadir saat itu.
Pihaknya menduga, lambannya pemekaran Pantai Timur lantaran OKI sebagai kabupaten induk enggan merestui pemekaran DOB tersebut. “Pemekaran Kabupaten Pantai Timur ini bersamaan dengan pemekaran 75 DOB baru yang ada di Indonesia, tapi entah mengapa hingga saat ini masih belum direstui pemekarannya. Jangan-jangan Pemda OKI yang memang memperlamban pemekaran Pantai Timur ini,” tegas Imron. (dob)
