Buka Keran Dana Pusat Untuk Anggaran Infrastruktur

Kayuagung - Infrastruktur wilayah menjadi permasalahan pelik banyak daerah di Sumatera. Permasalahannya bermacam-macam mulai dari faktor geografis, curah hujan hingga kelebihan tonase kendaraan yang melewati jalan Kabupaten di Sumatera. Selain itu, faktor utama yang menyebabkan hancurnya infrastruktur di Sumatera karena keterbatasan anggaran Pemda untuk membiayai pembangunan dan perawatan jalan.

Persoalan infrastruktur ini jadi bahasan utama para Bupati se Sumatera yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) regional Sumatera yang melakukan rapat koordinasi di sekretariat APKASI di Jakarta, Senin (5/6) kemarin.

Rapat yang dipimpin Koordinator APKASI regional Sumatera H. Iskandar, SE yang juga Bupati OKI mengatakan kerusakan infrastruktur di daerah juga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan Provinsi.

“Daerah mengalami kesulitan untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Masalah ini patut menjadi perhatian bersama, sehingga perlu menjadi rekomendasi kita ke pemerintah pusat” ungkap Iskandar.

Permasalahan ini semakin pelik menurut dia seiring pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.

"Kita semua memang sedang berhemat sehingga berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur yang kita rencanakan" pungkas dia.

Iskandar mencontohkan di Kabupaten OKI, anggaran infrastruktur jalan yang tersedia berkisar 200 Milyar dari APBD 1,9 triliyun. Jumlah ini menurut dia jauh dari cukup untuk memperbaiki total panjang jalan kabupaten yang mencapai 15.000 km. Ditambah lagi kontur jalan yang dibangun sebagian besar berada di atas lahan gambut.

Kepala Dinas PU Tata Ruang Kabupaten OKI, Ir. H. Hafidz, MM dikesempatan lain mengatakan membangun jalan di lahan gambut membutuhkan biaya lebih besar.

"Pemadatan dan Pengerasan struktur jalan menjadi permasalahan utama, dan biayanya tinggi" ungkap Hafidz.

Dia mencotohkan ruas jalan Kayuagung Sepucuk yang dibangun sejak tahun 2013 membutuhkan dan hingga ratusan milyar untuk mengejar kualitas jalan dengan kontur cor beton.

"Dari 2013 sudah kita mulai, hingga 2017 ini menyisakan 11 km lagi dari total panjang 37 Km kita harap ditahun ini tuntas" pungkasnya.

Hafidz merinci per satu kilometer membangun jalan di lahan gambut membutuhkan dana tidak kurang dari 5 milyar.

Untuk itu pihaknya melakukan upaya perbaikan jalan di OKI secara bertahap dan perzona untuk meningkatkan kualitas jalan.

Permasalahan inftastruktur di daerah ini akan menjadi salah satu rekomendasi para Bupati se Sumatera kepada Presiden Jokowi pada Rakornas APKASI se Indonesia pada bulan Juli mendatang.

Selain jalan, Hasil Rakor kepala daerah se Sumatera ini merekomendasikan 5 (lima) isu strategis lainnya, antara lain bidang pertanian, kesehatan, pedidikan, kerjasama antar daerah dan perizinan.
Diberdayakan oleh Blogger.