Dewan Sodorkan 62 Rekomendasi

KAYUAGUNG RADIO - Juru bicara DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah menyebut, rekomendasi yang diberikan tersebut terbagi dalam lima bidang yakni pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun dewan hanya memberikan 62 catatan dalam persetujuan tersebut.

"Dari lima bidang, masing-masing bidang ada 5 sampai 14 rekomendasi,” jelas Yuswar.

Rekomendasi tersebut diantaranya meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memperhatikan kebutuhan masing-masing satuan teknis kepala daerah (SKPD) dalam pemindahan pegawai.

"Gubernur kita minta untuk segera menunjuk pejabat defenitif. Kepala SKPD juga harus membuat analisa beban kerja dan jabatan pegawai yang ditempatkan sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Untuk bidang ekonomi, dewan minta gubernur mengupayakan izin dari Kementerian Kehutanan tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA).

“Gubernur juga diminta menertibkan dan mengatur pasar-pasar modern agar tidak mematikan pasar tradisional dan pedagang kecil,” ujar Yuswar.

Untuk meningkatkan produktifitas pertanian, lanjut Yuswar, gubernur diminta melakukan terobosan baru termasuk memberikan bantuan hand tracktor kepada kelompok tani.

“Pemprov perlu membuat peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan berkelanjutan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian,” sarannya.

Sementara untuk bidang keuangan harus ada upaya menuju sebuah kondisi tata kelola keuangan yang tertib aturan, transparan dan akuntable. Dewan juga meminta Pemprov, untuk mengingatkan jajaran direksi dan manajemen Bank Sumsel Babel dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menekan angka non performing loan (NPL), yang dinilai masih tinggi.

Pada bidang pembangunan, dewan berharap gubernur memprioritaskan pembangunan jalan tol, double track dan duplikasi Jembatan Ampera guna mengurai kemacetan di Sumsel.

“Pembangunan rumah murah baik tipe 21 maupun 36, sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai target harus segera direalisasikan. Karena dana dari APBD yang dikucurkan untuk program itu, sudah cukup besar,” ujarnya.

Dalam penyusunan program pembangunan, Pemprov harus lebih memperhatikan pada pembangunan untuk kepentingan masyarakat kecil.

“Dinas PU Cipta Karya dapat memfokuskan pada pembangunan rumah murah, MCK, dan jalan-jalan setapak di daerah terpincil,” pungkas Yuswar.

Humas Pemprov Sumsel