Atasi Defisit Anggaran, Muchendi Lobi Gubernur Untuk Kucurkan Bantuan Keuangan

Kayuagung -  Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saat ini tengah menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan daerah. Defisit anggaran yang mencapai Rp560 miliar memaksa pemerintah daerah mengambil langkah strategis, termasuk mengajukan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) atau bantuan gubernur (Bangub) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, memaparkan sejumlah usulan program prioritas kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (9/4). Menurutnya, keterbatasan anggaran telah menyebabkan tertundanya berbagai proyek infrastruktur penting di wilayahnya. “Pak Gubernur sangat memahami tantangan yang kami hadapi di OKI. Kondisi keuangan kami tidak sehat. Defisit yang besar ditambah kebijakan efisiensi mengakibatkan tertundanya pembangunan infrastruktur superprioritas,” ujar Muchendi.

Bupati Muchendi menjelaskan, kerusakan infrastruktur menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani. Ia merinci, terdapat sepuluh ruas jalan poros utama di OKI yang mengalami kerusakan parah. “Sekitar 69 persen mengalami kerusakan berat, 24 persen rusak sedang, 4 persen rusak ringan, dan hanya 3 persen yang masih dalam kondisi baik,” ungkapnya.

Beberapa ruas jalan yang dimaksud antara lain Lebung Batang–Tulung Selapan, Catur Tunggal–Cahya Mas, serta Cengal–Sungai Jeruju, termasuk juga jalan penghubung antar desa dan kecamatan.

Selain infrastruktur fisik, Pemkab OKI juga mengusulkan bantuan untuk pengembangan infrastruktur sosial dan konektivitas, seperti penyediaan internet di desa blankspot, listrik untuk wilayah perairan, serta pelestarian budaya daerah.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh. Ia menilai Kabupaten OKI memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perhatian lebih. “Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis membuat OKI memerlukan pendekatan yang berbeda. Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk mendukung kebutuhan masyarakat OKI,” tegas Deru.

Deru menambahkan bahwa dalam penyaluran bantuan keuangan, Pemprov Sumsel menerapkan klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi, yakni superprioritas, prioritas, dan reguler.“Usulan dari OKI masuk kategori superprioritas. Infrastruktur memang penting, tapi kita juga harus pikirkan layanan dasar seperti RS Pratama, Puskesmas rawat inap, jalur ekonomi, konektivitas digital, hingga jaringan listrik,” tambahnya.

Untuk wilayah perairan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, Deru menyarankan pemanfaatan teknologi tenaga surya. “Daerah pesisir bisa gunakan Surya Power untuk mendukung rasio elektrifikasi Sumsel yang ditargetkan mencapai 100 persen,” tutup Deru.

#OKIMajuBersama