Bupati Muchendi Gerak Cepat Amankan Dukungan Pusat di Tengah Penurunan TKD 2026

 

Kayuagung - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi Mahzareki, bergerak cepat merespons penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Ia melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk memastikan dukungan program strategis bagi pembangunan di OKI tetap berjalan.

OKI diperkirakan akan kehilangan sekitar Rp245 miliar dari transfer pusat tahun depan. Tekanan fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari terobosan agar pembangunan tidak tersendat.

“Langkah ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus mendapatkan dukungan program strategis,” ujar Bupati Muchendi usai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Kamis (6/11/25).

Menurut Muchendi, komunikasi langsung dengan kementerian merupakan kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. “Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan,” tambahnya.

Bahas Infrastruktur, RTLH, hingga Kampung Nelayan

Dalam kunjungannya ke BP Taskin, Bupati Muchendi diterima langsung oleh Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. Pertemuan tersebut membahas dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu program yang menjadi fokus pembahasan adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program arahan Presiden Prabowo yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin dapat mengawal usulan ini,” jelas Muchendi.

BP Taskin Siapkan Intervensi Sembilan Sektor

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa lembaganya akan melakukan intervensi di sembilan sektor strategis: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.

“Pendekatan ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman bagi daerah dalam menjalankan program lintas kementerian.

Ia memaparkan pola pemberdayaan pertanian yang akan dijalankan, yakni melalui identifikasi langsung warga miskin dan pemberian bantuan yang sesuai dengan kondisi mereka.

“Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” terang Zaidirina.

Program ini, lanjutnya, akan menjadi pilot project di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dianggap progresif.

“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” pungkasnya.(Murod)