SMSI OKI Diharapkan Jadi Garda Depan Lawan Hoaks, Bupati Tekankan Akurasi Informasi

Kayuagung - Bupati Ogan Komering Ilir, Muchendi Mahzareki, mengajak Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten OKI memperkuat peran sebagai penjaga akurasi informasi sekaligus garda terdepan dalam meredam penyebaran hoaks di daerah. Ajakan itu disampaikan saat pelantikan pengurus SMSI OKI periode 2026–2029 di Pendopo Kabupatenan, Kayuagung, Selasa (5/5).

Dalam kesempatan tersebut, Muchendi menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan media yang tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga akurat dan dapat dipercaya. Menurutnya, kualitas informasi menjadi faktor penting dalam membaca kondisi riil masyarakat dan menentukan arah kebijakan.

“Informasi yang akurat menjadi dasar kami dalam mengambil kebijakan. Dari media yang kredibel, kami bisa memahami situasi di lapangan secara lebih utuh,” ujar Muchendi.

Ia menyoroti maraknya arus informasi yang beredar tanpa proses verifikasi sebagai tantangan utama saat ini. Karena itu, peran media dinilai semakin strategis, tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menyaring dan memastikan kebenarannya.

“Media tidak cukup hanya cepat, tetapi juga harus tepat. Di sinilah pentingnya akurasi untuk meredam hoaks yang bisa memicu keresahan di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua SMSI OKI, Andi Oktarius, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat standar jurnalistik di kalangan media siber. Ia menyebut, kecepatan publikasi tidak boleh mengorbankan prinsip verifikasi dan keberimbangan.

“SMSI hadir untuk menjaga agar informasi tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi adalah kunci agar media tidak ikut memperluas disinformasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab publik. Menurutnya, media harus tetap kritis terhadap kebijakan, namun tetap berpijak pada fakta dan data yang valid.

Pelantikan pengurus SMSI OKI periode ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara media dan pemerintah daerah. Di satu sisi, media diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan. Di sisi lain, independensi pers tetap dijaga sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

(Murod)