Pemkab OKI Petakan Karhutla Berulang, Respons di Zona Rawan Diperkuat
Evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga menelusuri penyebab kebakaran, kecepatan respons, kendala di lapangan, serta langkah pencegahan yang perlu diperkuat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pemantauan dan Tindak Lanjut Penanganan Karhutla di Kabupaten OKI, Senin (21/9/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan karhutla pada Agustus, yang kemudian diikuti penurunan hotspot pada September. Menurutnya, penurunan titik panas harus dibarengi dengan evaluasi agar strategi penanganan di lapangan semakin tepat.
“Bukan hanya berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Kita harus melihat apakah titik itu baru atau berulang, apa penyebabnya, bagaimana respons kita, apa yang belum berhasil dan apa yang perlu diperbaiki,” kata Muchendi.
Lokasi yang mengalami kebakaran berulang nantinya dikelompokkan berdasarkan tingkat kerawanan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas penempatan personel, patroli, peralatan, sumber air hingga distribusi logistik.
Koordinasi lintas unsur juga akan diarahkan berdasarkan zona rawan tersebut, melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, perusahaan serta relawan.
Kepala BPBD OKI Pratama Suryadi mengatakan, berdasarkan data pemerintah provinsi, terdapat 175 hotspot pada 21 September. Angka tersebut menurun dibandingkan sehari sebelumnya.
Hotspot terbanyak tercatat di Kecamatan Sungai Menang sebanyak 42 titik, disusul Tulung Selapan 41 titik, Cengal 29 titik, Mesuji 17 titik dan Kayuagung 14 titik.
Penanganan karhutla saat ini melibatkan BPBD, Polres OKI, Kodim 0402/OKI, Manggala Agni serta unsur kecamatan. Namun, keterbatasan personel, peralatan dan sumber air masih menjadi tantangan, terutama ketika sejumlah titik kebakaran muncul dalam waktu bersamaan.
“Memang ada keterbatasan alat dan personel. Ketika beberapa titik muncul bersamaan, kami harus menentukan prioritas penanganan,” ujar Pratama.
Pemkab OKI akan mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana yang telah diusulkan BPBD, TNI maupun Polri. Kebutuhan tersebut mencakup tambahan personel dan relawan. Sementara patroli terpadu akan dipetakan berdasarkan zona yang dinilai rawan.
Muchendi juga meminta kebakaran berulang, terutama di kawasan konsesi, menjadi perhatian khusus. Perusahaan maupun pengelola lahan diminta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kalau terjadi kebakaran berulang di satu lokasi, kita harus tahu penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memiliki atau mengelola lahan harus terlibat maksimal,” ujarnya.
Selain memperkuat personel dan patroli, pemerintah akan memetakan kebutuhan infrastruktur sumber air, seperti sumur bor, embung dan sekat kanal. Sarana tersebut diharapkan dapat mendukung pencegahan sekaligus memastikan ketersediaan air ketika kebakaran terjadi di kawasan rawan.
Penyesuaian anggaran juga akan dilakukan apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api. Dampaknya terhadap masyarakat juga akan dipantau melalui 33 puskesmas di wilayah OKI, termasuk memantau tren infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kondisi kelompok rentan.
Data dari fasilitas kesehatan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan dukungan yang diperlukan masyarakat, antara lain penyediaan masker, vitamin dan pelayanan kesehatan.
Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar penataan strategi penanganan karhutla di OKI, mulai dari pembagian zona prioritas, patroli terpadu, penguatan sarana dan prasarana, keterlibatan pengelola lahan hingga perlindungan terhadap masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya bicara api, tetapi lupa dampaknya kepada masyarakat,” kata Muchendi.
Tidak ada komentar
Posting Komentar