Cegah Karhutlah, BKSDA Sumsel Resmikan Patroli Terpadu

Kayuagung - Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dan sebagai tindak lanjut Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara tanggal 18 Januari 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendesain kegiatan “PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN”.

Di Provinsi Sumatera Selatan, Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan diresmikan pada Apel hari Senin, (14/3/2016) di Halaman Markas Daops Manggala Agni Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Wakil Bupati OKI  M Rifai SE  (bertindak sebagai pembina apel), Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan Nunu Anugrah, Kepala Biro Operasi POLDA Sumatera Selatan, Direktur Reskrimsus POLDA Sumsel, Kapolres OKI, dan Komandan Kodim 0402 OKI.  Peserta Apel sejumlah 500 orang yang terdiri dari keperwakilan unsur Manggala Agni, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Regu Pemadam Kebakaran perusahaan HTI, LSM, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan media.

Nunu Anugrah menjelaskan “bahwa Kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan” di Provinsi Sumatera Selatan telah dan sedang dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2016 di 15 Desa rawan kebakaran (6 desa di Kabupaten OKI, 5 desa di Kabupaten Muba, 2 desa di Kabupaten Banyuasin, 1 desa Kabupaten Muara Enim, 1 desa di Kabupaten Lahat).

Tim Pelaksana Patroli Terpadu beranggotakan 6 orang dari unsur TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat desa/tokoh masyarakat/LSM/wartawan. Setiap tim dilengkapi dengan 3 sepeda motor, peralatan pemadaman dini dan perlengkapan sosialisasi dengan sasaran desa rawan kebakaran hutan dan lahan. “Tim akan melakukan patroli dalam 1 desa selama 5 hari dan setiap 5 hari akan dilakukan pergantian tim”, ujar Nunu Anugrah.

Nunu Anugrah juga menyampaikan bahwa lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa, mengingat bahwa desa merupakan satuan wilayah pemangkuan terkecil dengan melibatkan sebesar-besarnya peran masyarakat setempat untuk mengamankan lingkungan masing-masing dan membentuk serta mengaktifkan posko-posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan yang akan melakukan transfer informasi sampai ke tingkat pusat (Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).