Kerja Kolektif di OKI, Kelola Lahan Gambut Berkelanjutan.
Untuk mendapat dukungan dari negara multi donor, Pemkab OKI
menggandeng Kemitraan partnership selaku lembaga perwalian dari negara donor
seperti Norwegia, Denmark, Selandia Baru serta Kanada dibawah koordinasi United
Nations Development Programme (UNDP) serta United Nations Office for Project
Services (UNOPS).
“Kami adalah badan hukum independen, yang terdaftar sebagai
asosiasi hukum sipil non-profit sebagai mitra UNDP di Indonesia”, ujar Amir
Faisal perwakilan Kemitraan pada rakor rencana Kerjasama Pemkab OKI dengan
Pemkab OKI dalam pengelolaan gambut berkelanjutan, Rabu, (9/6).
Sebelumnya ujar Amir, kemitraan telah bekerjasama dengan
Badan Restorasi Gambut melaksanakan program Desa Peduli Gambut di 3 Kabupaten
penanganan Karhutlah; Pulau Pisang, Pelalawan dan Ogan Komering Ilir.
“Program DPG merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar
melalui penguatan kelembagaan, kebijakan dan ekonomi. Tujuan utama pendekatan
ini untuk pencegahan karhutla” terangnya.
Selama tiga tahun pelaksanaan program DPG, kemitraan
melibatkan Pemerintah Kabupaten, kelompok masyarakat, pihak swasta, TNI dan
kepolisian.
Khusus tahun 2021, Pemkab OKI mengembangkan program
Pencegahan dan Penanganan Karhutla melalui “Strengthening Indonesian Capacity
for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM)”.
“Program ini merupakan kelanjutan dari kerja lembaga Kishugu
yang didukung oleh UNEP (United Nations Environment Programme) dan beberapa
kementerian dan badan, serta melibatkan peran aktif para pihak di tiga lokasi tersebut sebagai
model penanganan karhutla dengan pendekatan klaster” terang dia.
Upaya menata kembali strategi pencegahan dan penanganan
karhutla mendapat dukungan Pemkab OKI. Melalui asisten bidang Pemerintahan dan
Kesra Setda OKI, H. Antonius Leonardo, M. Si mengungkap pentingnya kerja
kolektif penanggulangan Karhutlah.
“Pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan gambut
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) perlu kolaborasi dari berbagai pihak, tidak
bisa hanya fokus pada satu pihak saja. Mari kita wujudkan sinergisme terpadu
dalam penanganan karhutla” ujar Anton.
Kontribusi masing-masing pihak menurutnya akan menyesuaikan
dengan program di organisasi perangkat daerah terkait maupun pihak swasta.
Dalam penelusuran dan pengumpulan data program beserta anggaran, peran
masing-masing pihak jelas tergambar.
Pembagian skema kerja itu terangnya antara lain melalui penguatan
kelembagaan petani dalam pembukaan lahan pertanian tanpa bakar, pembentukan
Kelompok Tani Pemadam Api (KTPA) dan lain-lain; penguatan kelembagaan
Pemerintah Desa dan Kebijakan Desa. Seperti fasilitasi dan sosialiasi pemahaman
anggaran desa yang akan mencantumkan pencegahan dan penanganan bencana.
Termasuk Karhutla serta Peraturan Desa yang memperkuat dalam
pemakaian anggaran tersebut;
“Pihak lainnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam hal ini
akan fokus pada sosialiasi pada kelompok masyarakat. Seperti melalui selebaran atau sosialisasi tingkat
desa/kelurahan tentang bahaya Karhutla dan pencegahannya” terangnya.
Sementara KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) di
wilayah OKI mempunyai program penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
dan pelaksanaan patrol. Mereka akan melibatkan satuan tugas TNI, Kepolisian,
Manggala Agni dan lainnya dalam bentuk Patroli Terpadu sedangkan BPBD sendiri
memiliki berbagai program pencegahan.
Program tersebut antara lain sosialiasasi, penyusunan dokumen
risiko rawan Karhutla dan tindakannya serta pendidikan dini terkait pencegahan
dan penanganan Karhutla.
Melalui program ini Anton percaya kolaborasi yang optimal
akan mewujudkan strategi yang berkelanjutan dalam menyelamatkan lingkungan.
Purun Produk Eco Fashion Segera Merambah Pasar Dunia
Bersama BRG serta didukung PT.Eco Fesyen Indonesia Pemkab
OKI berupaya membantu pengembangan kerajinan purun pada lahan gambut khususny
di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur.
"Selama ini purun yang banyak tumbuh di lahan gambut
Desa Pulau Geronggang, hanya dijadikan masyarakat kerajinan tikar, padahal bisa
dikembangkan menjadi aneka kerajinan lainnya dan produk fesyen yang memiliki
nilai ekonomi tinggi," kata Founder and CEO PT.Eco Fesyen Indonesia,
Median Sefnat Sihombing.
Ia menjelaskan untuk membantu pengembangan kerajinan purun
dan mendorong pengembangan usaha atau bisnis purun yang berkelanjutan, dibuat
program inkubator Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Program inkubator BRGM di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan
Pedamaran Timur itu didanai pemerintah Norwegia dan dikelola oleh United
Nations Office for Project Services (UNOPS) serta dilaksanakan oleh PT.Eco
Fesyen Indonesia (EFI).
Program itu akan diawali dengan kegiatan penanaman purun,
konservasi lahan gambut, dan peletakan batu pertama pembangunan rumah purun di
Desa Pulau Geronggang pada Senin (7/6).
Melalui kegiatan itu diharapkan bisa memberikan penguatan
kelompok, pengembangan kapasitas bagi para pengrajin purun serta penyediaan
sarana dan pra-sarana produksi kerajinan purun.
Selain itu, diharapkan pula program yang ini dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lahan gambut, ini juga merupakan bagian dari salah satu upaya mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan konservasi purun.
Tidak ada komentar
Posting Komentar