Delapan Fraksi DPRD OKI Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda RPJMD dan RTRW Inisiatif Pemkab OKI

Anggota DPRD Kabupaten OKI, Mengikuti Rapat Paripurna XXII dengan Khidmat

Kayuagung -  DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menggelar Rapat Paripurna ke-XXII pada Senin (23/6/2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKI. Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari Pemerintah Kabupaten OKI, yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, Amd.Gz., dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati OKI, Supriyanto, SH., Sekretaris Daerah OKI, Ketua Bawaslu, Forkopimda OKI, para anggota DPRD, kepala OPD, tamu undangan, serta awak media.

Delapan fraksi di DPRD OKI menyampaikan dukungan terhadap kedua raperda tersebut, namun juga menyampaikan sejumlah masukan penting demi penyempurnaan substansi.

RA Lutfiatunnada dari Fraksi PKB menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah secara konkret dalam dokumen RPJMD. Fraksinya juga menyoroti persoalan ketimpangan infrastruktur antar kecamatan akibat kondisi geografis OKI yang luas, kesenjangan dalam sektor pendidikan, dan perlunya fokus khusus pada pengembangan petani, nelayan, serta UMKM lokal. Fraksi PKB juga berharap RPJMD memberikan ruang yang jelas terhadap peningkatan pendidikan keagamaan.

Sementara itu, Reno dari Fraksi PDIP memberikan sejumlah saran demi penyempurnaan RPJMD. Ia menekankan agar pelaksanaannya bersifat transparan, akuntabel, demokratis, dan terukur serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan di setiap tahapan. Selain harus selaras dengan RPJP dan RPJMN, raperda RTRW juga diharapkan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, termasuk permasalahan batas wilayah, khususnya di Kecamatan Jejawi yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Fraksi Demokrat melalui Iman Zikri menyatakan menerima dan mendukung dua raperda tersebut, namun menitipkan harapan agar RPJMD mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, serta daerah. Sedangkan untuk RTRW 2025–2045, pihaknya berharap adanya keberpihakan terhadap pelestarian lingkungan hidup, kesiapsiagaan terhadap kawasan rawan bencana, serta penguatan kawasan strategis dan ekonomi berbasis potensi lokal.

Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian bahwa seluruh masukan dan pandangan dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan pembahasan dalam tahapan selanjutnya.(Murod)