OKI Raih Peringkat 2 Sumsel dalam Capaian MCP Pencegahan Korupsi

 

Kayuagung - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). Data terbaru per 5 Desember 2025 menunjukkan Pemkab OKI mencatat capaian MCP sebesar 81,5 poin, menduduki peringkat ke-85 nasional dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera Selatan dalam batas verifikasi KPP dan kelengkapan dokumen.

Capaian tersebut merupakan hasil dari progres menyeluruh di delapan area intervensi MCP, antara lain Perencanaan, Anggaran, PBJ, Pelayanan Publik, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi PAD, serta penguatan APIP. Dua indikator dengan nilai tertinggi berada pada Perencanaan (95,1%) dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (91,3%).
Sementara itu, indikator APIP mencatat 72,7%, dengan 82 dari 84 dokumen yang telah diunggah.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Ruang Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12), menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan.

“Angka 81,5 ini adalah bukti upaya kita memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, target kita bukan hanya nilai—melainkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.

Muchendi juga menegaskan bahwa Pemkab OKI telah memperkuat transparansi melalui platform pengaduan masyarakat "Lapor Bupati" yang memungkinkan warga melaporkan dugaan penyimpangan secara terbuka.

Ketua Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI sekaligus Penjabat Sekda OKI, Ir. Asmar Wijaya, menambahkan bahwa penguatan peran APIP menjadi prioritas utama dalam mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

“APIP yang kuat dan independen adalah kunci efektivitas pengawasan internal,” jelasnya.

Meski capaian MCP OKI telah menunjukkan peningkatan signifikan, Asmar mengingatkan agar Pemkab OKI terus melakukan perbaikan terutama pada indikator Anggaran (77,1%) dan BMD (59,7%).

“Progres ini patut diapresiasi, namun peningkatan pada pengelolaan aset dan anggaran harus terus ditingkatkan. Komitmen politik pemerintah daerah sangat menentukan keberlanjutannya,” tutup Asmar. (Murod)